UHC Jember Sudah Ada, Mengapa Masih Ada Warga yang Tak Tahu?

  • Aug 08, 2026
  • ARIEF
  • INFO UMUM

KIM Tegalgede - Layanan kesehatan gratis terdengar seperti kabar yang seharusnya tidak perlu dijelaskan berkali-kali. Namun kenyataannya, program Universal Health Coverage (UHC) Jember masih menyisakan satu pekerjaan rumah yang cukup sederhana: memastikan semua warga tahu bahwa layanan itu ada.

Persoalannya bukan semata soal tersedia atau tidaknya layanan kesehatan. Sebab, layanan sebagus apa pun akan kehilangan makna jika warga yang membutuhkan justru tidak mengetahuinya.

Hal tersebut diungkapkan Bupati Jember Muhammad Fawait dalam program Gus Bupati Menjawab episode 3. Ia mengaku masih menemukan warga yang sedang sakit tetapi belum memanfaatkan layanan UHC karena tidak mengetahui adanya program tersebut.

Temuan itu menjadi pengingat bahwa akses kesehatan bukan hanya soal kartu, anggaran, dan fasilitas. Informasi juga merupakan bagian dari pelayanan publik.

Program UHC sendiri menjadi salah satu kebijakan yang dibahas pemerintah untuk memastikan masyarakat Jember, khususnya kelompok yang membutuhkan, tetap memperoleh akses pelayanan kesehatan. Dalam forum tersebut, pembahasan UHC juga dikaitkan dengan upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama kesehatan.

Ironisnya, sosialisasi melalui berbagai media belum tentu otomatis membuat seluruh warga memahami program tersebut.

Bupati menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan sosialisasi melalui berbagai saluran, termasuk media sosial dan media luar ruang. Namun, pengalaman menemukan warga yang belum mengetahui layanan UHC menunjukkan bahwa pesan pemerintah belum tentu sampai ke semua pintu rumah.

Di sinilah persoalannya menjadi menarik.

Pemerintah bisa memasang spanduk. Pemerintah bisa membuat konten media sosial. Informasi bisa disebarkan melalui berbagai kanal digital. Tetapi bagi warga yang tidak aktif bermedia sosial, tinggal jauh dari pusat informasi, atau tidak terbiasa mengikuti kanal pemerintah, pesan tersebut bisa saja lewat begitu saja.

Padahal ketika seseorang sedang sakit, yang dibutuhkan bukan teori panjang tentang kebijakan kesehatan. Mereka hanya perlu tahu satu hal: ke mana harus pergi dan bagaimana mendapatkan layanan tersebut.

Dalam pembahasan program Home Care, pemerintah juga menempatkan layanan kesehatan sebagai kebutuhan dasar masyarakat. Gagasan Home Care bahkan lahir dari pemikiran bahwa warga tidak mampu juga berhak memperoleh perhatian kesehatan yang lebih dekat, layaknya keluarga mampu yang dapat memiliki dokter keluarga.

Karena itu, UHC dan Home Care seharusnya tidak berjalan hanya sebagai program pemerintah, tetapi juga sebagai informasi yang benar-benar dipahami masyarakat.

Pekerjaan berikutnya bukan sekadar memperbanyak baliho atau unggahan.

Pemerintah perlu memastikan informasi sampai kepada orang yang paling membutuhkan. Termasuk warga yang tidak aktif di media sosial.

Sebab ukuran keberhasilan program kesehatan bukan hanya berapa rupiah yang dianggarkan atau berapa fasilitas yang tersedia.

Ukuran sederhananya justru bisa dimulai dari satu pertanyaan:

Ketika warga Jember sakit malam ini, apakah mereka tahu bahwa mereka berhak mendapatkan layanan kesehatan tersebut?

Kalau jawabannya masih “belum tentu”, berarti pekerjaan rumah UHC belum selesai.