Menepis Kabut Pungutan Liar Berkedok Sumbangan: Pahami Aturannya, Kawal Hak Siswa

  • Nov 15, 2026
  • ARIEF
  • Humaniora, Jurnalisme Warga

KIM Tegalgede - Musim penerimaan peserta didik baru atau pergantian tahun ajaran sering kali diwarnai oleh drama klasik di grup WhatsApp wali murid: perdebatan mengenai lembar formulir “kesanggupan membayar sumbangan komite”. Di atas kertas, niatnya mulia, mendukung operasional sekolah dan melengkapi fasilitas belajar anak-anak kita. Namun, di balik narasi gotong royong tersebut, garis batas antara "sumbangan sukarela" dan "pungutan wajib" kerap menjadi wilayah abu-abu yang sengaja diburamkan.

Sudah saatnya kita mendudukkan persoalan ini secara objektif berdasarkan regulasi yang berlaku, bukan sekadar ikut-ikutan latah atau takut bersuara karena khawatir memengaruhi mental anak di sekolah.

Bedah Regulasi: Sumbangan vs Pungutan yang Sering Disamakan

Secara hukum, payung regulasi pendidikan kita sebenarnya sudah sangat terang benderang memagari praktik pungutan di sekolah negeri. Aturan utamanya tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

Dalam aturan tersebut, posisi komite sekolah dijabarkan dengan batasan yang sangat tegas. Pasal 10 Permendikbud ini memang memperbolehkan komite sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan. Namun, bentuknya hanya sebatas bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.

Lebih lanjut, Pasal 12 secara eksplisit dan tanpa kompromi menyatakan bahwa Komite Sekolah, baik secara perseorangan maupun kolektif, dilarang keras melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya.

Lalu, apa bedanya secara praktis? Merujuk pada Pasal 1 dalam regulasi yang sama, perbedaannya sangat fundamental:

  • Sumbangan sifatnya sukarela, tidak mengikat sama sekali, serta tidak ditentukan berapa besar nominalnya maupun kapan batas waktu pembayarannya.

  • Pungutan memiliki ciri sebaliknya: bersifat wajib, mengikat, serta jumlah nominal dan jangka waktu pembayarannya telah dipatok secara sepihak.

Ketika sebuah surat edaran dari sekolah mencantumkan angka nominal tertentu. Misalnya Rp600 ribu hingga Rp1 juta per tahun. Disertai kolom tenggat waktu pelunasan, maka secara hukum hal tersebut bukan lagi sumbangan sukarela, melainkan sudah berubah wujud menjadi pungutan terselubung.

Belajar dari Dinamika di Lapangan: Kasus di Kabupaten Jember

Persoalan ini bukanlah isapan jempol belaka atau teori di atas kertas semata. Jika kita menengok ke belakang, dinamika tarik-menarik antara kebutuhan dana operasional sekolah dan aturan hukum juga sempat beberapa kali mencuat di ruang publik Kabupaten Jember.

Catatan pemberitaan lokal menunjukkan bagaimana polemik serupa pernah terjadi di beberapa instansi pendidikan tingkat menengah atas. Mulai dari sorotan terhadap mekanisme dana partisipasi di SMAN 1 Arjasa pada Agustus 2024, pengaduan wali murid terkait sumbangan fasilitas di SMAN 3 Jember pada akhir 2024 hingga awal 2025, hingga surat ajakan partisipasi pembangunan di SMAN 1 Jember yang sempat memicu diskusi hangat publik pada pertengahan tahun 2026 ini.

Kasus-kasus tersebut membuktikan satu hal: sekolah sering kali berada dalam dilema klasik keterbatasan pendanaan, seperti penundaan anggaran BOS atau kebutuhan mendesak untuk honor tenaga kebersihan dan keamanan. Namun jalan pintas yang ditempuh komite sekolah kerap menabrak rambu-rambu hukum. Akibatnya, orang tua murid yang berada dalam posisi dilematis kerap merasa tertekan secara psikologis.

Menolak Diam: Saatnya Orang Tua Lebih Kritis dan Bijak

Sebagai masyarakat yang cerdas, kita tidak boleh lagi bersikap abai atau sekadar "nrimo" dengan dalih demi kebaikan sekolah. Pendidikan yang bermutu adalah hak konstitusional setiap anak, dan negara telah mengalokasikan anggaran melalui dana BOS untuk menopang operasional sekolah negeri.

Orang tua dan wali murid harus berani menjadi filter pertama di rumah. Cermati setiap surat edaran atau formulir yang datang dari sekolah. Jika ada angka wajib, ancaman sanksi, atau tenggat waktu yang mengikat, jangan ragu untuk bersikap kritis. Pertanyakan transparansi penggunaannya secara santun melalui forum resmi komite sekolah.

Jika pihak sekolah tetap memaksakan aturan yang melanggar koridor Permendikbud 75/2016. Terlebih hingga menahan hak akademik atau ijazah siswa, jangan tinggal diam. Manfaatkan kanal pengaduan resmi yang telah disediakan oleh negara, seperti aplikasi LAPOR! atau layanan pengaduan Ombudsman RI (137).

Sudah saatnya praktik pungutan liar berkedok sumbangan dihentikan total. Mari kita kawal dunia pendidikan di daerah kita agar berjalan di atas rel yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, demi masa depan anak-anak bangsa yang lebih bermartabat.