Prabowo Perintahkan TNI-Polri Usut 1.000 Tambang Timah Ilegal

  • Aug 14, 2026
  • ARIEF
  • INFO UMUM

KIM Tegalgede - Seribu tambang ilegal bukan angka kecil. Kalau satu saja sulit diawasi, bagaimana mungkin ribuan titik bisa beroperasi tanpa ada yang tahu?

Pertanyaan itulah yang mengemuka setelah Presiden Prabowo Subianto menyoroti keberadaan 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR 2026, Prabowo menyatakan pemerintah telah menutup tambang-tambang ilegal tersebut sekaligus meminta Panglima TNI dan Kapolri mengusut kemungkinan adanya keterlibatan aparat.

Pesannya tegas: penertiban tidak boleh berhenti pada menutup lubang tambang. Jika ada pihak yang membiarkan atau melindungi aktivitas ilegal, persoalannya harus ditelusuri sampai tuntas.

Bukan Sekadar Soal Tambang

Tambang ilegal bukan hanya persoalan izin.

Di balik aktivitas pertambangan tanpa izin, ada persoalan lingkungan, penerimaan negara, tata kelola sumber daya alam, hingga kemungkinan keterlibatan oknum yang seharusnya menjadi bagian dari sistem pengawasan.

Karena itu, pernyataan Prabowo menjadi penting. Presiden bahkan mempertanyakan bagaimana mungkin aktivitas ilegal dalam jumlah besar dapat berlangsung jika aparat benar-benar menjalankan fungsi pengawasan.

Dalam pidatonya, ia meminta Panglima TNI dan Kapolri mengusut persoalan tersebut. Menurutnya, seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang berani menertibkan anak buahnya sendiri, meskipun tindakan itu harus diberikan kepada orang yang sebelumnya dipercaya atau telah mendapatkan kenaikan pangkat.

Kalimat tersebut terdengar sederhana, tetapi maknanya cukup dalam: loyalitas kepada institusi tidak boleh mengalahkan kepentingan negara.

Kekayaan Alam, Bukan Ladang Permainan

Timah merupakan bagian dari kekayaan alam Indonesia. Ketika sumber daya tersebut dieksploitasi secara ilegal, yang hilang bukan hanya tanah dan lingkungan.

Ada potensi penerimaan negara yang ikut menguap.

Karena itu, pemberantasan tambang ilegal semestinya tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pekerja di lapangan. Pemerintah juga perlu memastikan siapa pemodalnya, siapa yang menikmati keuntungan, bagaimana rantai distribusinya berjalan, dan apakah ada pihak yang membekingi aktivitas tersebut.

Di sinilah keberanian aparat diuji.

Menutup tambang mungkin bisa dilakukan dengan operasi penertiban. Tetapi membongkar jaringan di belakangnya membutuhkan keberanian yang lebih besar.

Presiden sendiri menegaskan bahwa demi rakyat dan negara, aparat harus berani menindak bahkan jika yang harus ditertibkan adalah orang-orang dari lingkungan mereka sendiri.

Publik kini tinggal menunggu kelanjutannya.

Sebab, setelah seribu tambang ditutup, pertanyaan berikutnya justru lebih penting: siapa yang membuat seribu tambang ilegal itu bisa hidup selama ini?

Kalau jawabannya benar-benar ditemukan dan diproses, penertiban tambang ilegal bukan lagi sekadar operasi sesaat. Ia bisa menjadi tanda bahwa hukum memang sedang bekerja—bukan hanya kepada mereka yang berada di lapangan, tetapi juga kepada mereka yang berada di belakang layar.