Prabowo: Lebih dari 750 BUMN Akan Ditutup, Hanya yang Produktif Dipertahankan

  • Aug 14, 2026
  • ARIEF
  • INFO UMUM

KIM Teglagede - Pemerintah mengambil langkah besar untuk merampingkan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Presiden Prabowo Subianto menyatakan, lebih dari 750 BUMN akan ditutup hingga akhir 2026. Langkah ini disebut sebagai bagian dari restrukturisasi untuk memastikan perusahaan negara benar-benar memberikan nilai tambah bagi rakyat.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR 2026. Ia mengungkapkan, pemerintah telah menutup 290 BUMN dan menargetkan jumlah BUMN yang tersisa paling banyak 300 perusahaan pada akhir tahun.

Jika target tersebut tercapai, maka hanya BUMN yang dinilai produktif dan mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat yang akan dipertahankan.

Bukan Sekadar Mengurangi Jumlah

Bagi Prabowo, persoalan BUMN bukan semata-mata soal berapa banyak perusahaan yang dimiliki negara. Yang lebih penting adalah apakah perusahaan tersebut benar-benar bekerja untuk kepentingan negara.

Ia menyoroti banyaknya struktur perusahaan negara yang dinilai terlalu gemuk. Dalam pidatonya, Prabowo menyebut terdapat 1.074 BUMN beserta anak, cucu hingga cicit perusahaan.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat pengelolaan perusahaan negara menjadi tidak efektif. Bahkan, ia menyinggung adanya perusahaan yang terus mengalami kerugian tetapi dalam laporan justru terlihat mencatat keuntungan.

Di sinilah persoalannya menjadi menarik.

BUMN seharusnya bukan sekadar perusahaan yang memakai label “milik negara”. Di belakangnya ada aset dan uang publik. Karena itu, ketika sebuah perusahaan tidak produktif, pertanyaannya sederhana: untuk siapa perusahaan tersebut dipertahankan?

Rp50 Triliun Sudah Dihemat

Restrukturisasi tersebut juga diklaim mulai memberikan dampak terhadap pengeluaran negara.

Prabowo menyebut pemerintah telah menghemat lebih dari Rp50 triliun dari berbagai biaya overhead, termasuk gaji direksi dan komisaris, sewa gedung, kendaraan hingga perjalanan dinas.

Target penghematan itu bahkan dipatok lebih tinggi, yakni mencapai lebih dari Rp70 triliun pada akhir 2026. Dana yang berhasil dihemat, menurut Prabowo, dapat dialihkan untuk kebutuhan rakyat seperti memperbaiki puskesmas, merenovasi sekolah, hingga menyediakan rumah bagi masyarakat.

Logikanya terdengar sederhana: kalau bisa dihemat, mengapa harus diboroskan?

Namun, pekerjaan rumah berikutnya tentu bukan hanya menutup perusahaan. Pemerintah perlu memastikan proses restrukturisasi berjalan transparan, terukur, dan tidak menimbulkan persoalan baru.

Sebab, publik pada akhirnya tidak hanya ingin mendengar berapa BUMN yang ditutup atau berapa triliun yang dihemat.

Masyarakat ingin melihat satu hal yang lebih konkret: apakah uang negara yang berhasil diselamatkan benar-benar kembali menjadi manfaat bagi rakyat?

Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan BUMN bukan banyaknya perusahaan yang berdiri, melainkan seberapa besar manfaat yang mampu diberikan kepada negeri.