Phishing Bukan Cuma Soal Link, Ketika “Melek Hukum” Berhenti di Peringatan

  • Sep 19, 2026
  • ARIEF
  • INFO KELURAHAN

KIM Tegalgede - Di era digital, satu klik bisa lebih mahal daripada harga secangkir kopi. Tautan terlihat resmi, pesan tampak meyakinkan, lalu jari terlanjur menekan. Beberapa menit kemudian, saldo rekening bisa ikut menghilang. Setelah itu biasanya muncul nasihat klasik. Lain kali harus lebih hati-hati.

Masalahnya, bagaimana jika warga sudah terlanjur menjadi korban?

Pertanyaan tersebut menjadi salah satu catatan dalam kegiatan Legal Coaching yang digelar Kelurahan Tegalgede, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, bersama mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember (UNEJ), Kamis (17/9/2026).

Mengangkat tema “Melek Hukum di Era Digital, Lindungi Data Diri dari Jerat Kejahatan Phishing”, kegiatan yang berlangsung di Pendopo Kelurahan Tegalgede itu bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum sekaligus kewaspadaan dalam menggunakan teknologi digital.

Dua pemateri dihadirkan, yakni Ni Putu Ratnayutika, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, serta Kanit Reskrim Sumbersari Ipda Eko Hari Purwanto, S.H., M.H.

Kegiatan diawali pembukaan oleh ketua tim pelaksana mahasiswa Fakultas Hukum UNEJ dan dilanjutkan sambutan Lurah Tegalgede, Shierley Aisyah, S.T., M.M.

Peserta juga berasal dari unsur masyarakat, termasuk RT dan RW. Sejumlah anggota KIM Tegalgede turut hadir memenuhi undangan kelurahan. Ketua KIM Tegalgede, Sudarmawan, menilai pelibatan RT-RW dalam kegiatan semacam ini sudah menjadi langkah yang tepat.

Namun, menurutnya, materi dan tema kegiatan masih bisa dibuat lebih “menggigit”.

Catatan yang lebih tajam datang dari Arief Nur Hartanto, Koordinator Bidang Pengelolaan dan Akses Informasi KIM Tegalgede. Menurut Arief, pembahasan mengenai kesadaran hukum dan perlindungan data pribadi akan lebih lengkap jika disertai penjelasan mengenai perlindungan dan langkah hukum bagi warga yang sudah menjadi korban penipuan digital.

Sebab, ketika uang sudah berpindah ke rekening pelaku, mengatakan “jangan mudah percaya” tidak serta-merta mengembalikan uang tersebut.

“Kalau ada warga yang terdampak penipuan digital, apakah bisa mendapatkan perlindungan hukum? Langkah teknis apa yang disediakan oleh penegak hukum?” menjadi persoalan yang menurut Arief penting dijelaskan kepada masyarakat.

Pertanyaan semacam itu justru menjadi bagian paling praktis dari literasi hukum digital. Warga bukan hanya membutuhkan pengetahuan tentang larangan dan ancaman hukum, tetapi juga membutuhkan informasi tentang apa yang harus dilakukan setelah menjadi korban, ke mana harus melapor, bukti apa yang harus disiapkan, dan bagaimana proses penanganannya.

Dalam sesi tanya jawab, Ipda Eko Hari Purwanto juga menjelaskan mengenai struktur penanganan perkara siber. Ia menyebut bahwa Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) bukan berada di Polres Jember, sementara penanganan pada tingkat kepolisian daerah terkait siber berada pada Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Jawa Timur.

Informasi seperti ini menjadi penting karena masyarakat sering kali mengetahui dirinya tertipu, tetapi belum tentu mengetahui pintu pertama yang harus diketuk.

Terlebih, generasi milenial, Gen X, hingga baby boomers banyak yang dapat dikategorikan sebagai digital immigrant—generasi yang tumbuh sebelum teknologi digital berkembang luas, kemudian harus beradaptasi dengan berbagai platform dan modus kejahatan baru.

Di sinilah literasi digital tidak cukup berhenti pada pesan, “Jangan klik link sembarangan.”

Pesan itu memang penting. Tetapi ketika seseorang sudah terlanjur menjadi korban, masyarakat membutuhkan jawaban yang lebih konkret.

Karena mengatakan “jangan sampai tertipu” memang mudah.

Yang jauh lebih penting adalah menjelaskan “kalau sudah tertipu, lalu harus bagaimana?”

Sebab dalam urusan phishing, warga tidak hanya perlu diajari cara membaca tanda bahaya. Mereka juga perlu mengetahui jalan keluar ketika tanda bahaya tersebut ternyata sudah terlambat disadari.

Legal Coaching akhirnya bukan sekadar mengajarkan warga agar tidak menjadi korban. Lebih jauh, kegiatan semacam ini idealnya juga menjadi ruang untuk memastikan masyarakat memahami hak, mekanisme pengaduan, proses penanganan, serta langkah hukum yang dapat ditempuh ketika kejahatan digital benar-benar terjadi.

Karena di dunia digital, satu klik memang bisa salah.

Tetapi jangan sampai setelah salah klik, warga juga salah pintu ketika mencari perlindungan.