Pasien UHC Jember Disebut Banyak Dirujuk ke RS Pemerintah, Bupati Beri Penjelasan
- Aug 08, 2026
- ARIEF
- INFO UMUM
KIM Tegalgede - Ketika warga memiliki hak mendapatkan layanan kesehatan melalui UHC, pertanyaan berikutnya tentu sederhana: boleh memilih rumah sakit atau harus ke rumah sakit tertentu?
Pertanyaan ini muncul dalam program Gus Bupati Menjawab episode 3 ketika kebijakan rujukan pasien UHC di Kabupaten Jember ikut menjadi sorotan. Pasalnya, muncul pertanyaan mengenai dugaan adanya arahan agar pasien UHC lebih banyak dirujuk ke rumah sakit milik pemerintah.
Isu tersebut tentu bukan perkara kecil. Sebab, bagi pasien dan keluarga, rumah sakit bukan sekadar bangunan tempat berobat. Jarak, fasilitas, dokter, antrean, hingga kenyamanan menjadi pertimbangan ketika seseorang sedang menghadapi persoalan kesehatan.
Dalam forum tersebut, Bupati Jember Muhammad Fawait memberikan penjelasan mengenai persoalan rujukan tersebut. Ia mengaitkannya dengan upaya pemerintah mengendalikan layanan kesehatan dari tingkat awal hingga pelayanan lanjutan.
Menurut penjelasan Bupati, pemerintah memiliki kepentingan memastikan alur pelayanan kesehatan berjalan secara terarah, terutama untuk kasus-kasus yang membutuhkan penanganan serius. Salah satu contoh yang dibahas adalah ibu hamil dengan risiko tinggi yang membutuhkan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut.
Di sinilah persoalannya menjadi menarik.
Di satu sisi, pemerintah tentu membutuhkan sistem rujukan agar pasien memperoleh layanan sesuai kebutuhan medis. Tidak semua kasus harus langsung ditangani rumah sakit. Sebagian dapat diselesaikan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, sementara kasus tertentu memang membutuhkan dokter spesialis dan fasilitas yang lebih lengkap.
Namun di sisi lain, masyarakat juga membutuhkan kepastian bahwa rujukan diberikan berdasarkan kebutuhan medis, bukan sekadar berdasarkan status pasien sebagai peserta UHC.
Pertanyaan publik kemudian menjadi sangat wajar: bagaimana mekanisme rujukan UHC diterapkan di lapangan?
Apakah pasien memang diarahkan ke rumah sakit tertentu karena pertimbangan kapasitas dan fasilitas? Apakah seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan program UHC memiliki kesempatan yang sama? Dan bagaimana memastikan pasien tetap memperoleh layanan terbaik sesuai kondisi medisnya?
Pertanyaan tersebut penting karena UHC pada dasarnya berbicara tentang akses.
Jangan sampai semangat memperluas akses kesehatan justru menimbulkan persepsi baru tentang pembatasan akses.
Pemerintah tentu memiliki alasan dalam menyusun sistem rujukan. Tetapi masyarakat juga berhak mendapatkan penjelasan yang mudah dipahami mengenai kapan pasien harus dirujuk, ke mana pasien dirujuk, siapa yang menentukan, dan apa dasar medisnya.
Transparansi di titik ini menjadi penting. Bukan untuk mencari siapa yang salah, melainkan agar pasien tidak bingung ketika membutuhkan pertolongan.
Sebab ketika seseorang datang ke fasilitas kesehatan dalam kondisi sakit, yang mereka cari sebenarnya bukan perdebatan tentang rumah sakit pemerintah atau swasta.
Mereka hanya ingin satu hal:
ditangani dengan cepat, tepat, dan sesuai kebutuhan medis.
UHC seharusnya membuat masyarakat merasa aman ketika sakit.
Dan rasa aman itu tidak hanya lahir dari kata “gratis”, tetapi juga dari sistem rujukan yang jelas, adil, transparan, dan mudah dipahami warga.