Harga Pupuk Turun 20 Persen, Prabowo Klaim Produksi Pertanian Meningkat

  • Aug 14, 2026
  • ARIEF
  • INFO UMUM

KIM Tegalgede - Bagi petani, pupuk bukan sekadar barang yang dibeli sebelum musim tanam. Harga dan ketersediaannya bisa menentukan apakah biaya produksi masih masuk akal atau justru membuat hasil panen terasa seperti bekerja untuk membayar ongkos sendiri.

Karena itu, kabar pemerintah mengenai penurunan harga pupuk sebesar 20 persen menjadi salah satu poin penting dalam pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR 2026.

Prabowo menyebut pemerintah telah menghapus 145 aturan penyaluran pupuk. Bersamaan dengan itu, harga pupuk turun, sementara volume ketersediaannya justru meningkat. Menurutnya, kebijakan tersebut ikut mendorong peningkatan produksi pertanian dan mempercepat pencapaian swasembada pangan.

Harga Turun, Pupuk Justru Bertambah

Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa penurunan harga pupuk tidak berarti mengurangi pasokan. Sebaliknya, volume pupuk untuk petani disebut bertambah sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkannya.

Pemerintah juga mengaitkan kebijakan tersebut dengan kinerja PT Pupuk Indonesia. Prabowo menyebut keuntungan perusahaan BUMN itu meningkat 252,8 persen, meskipun harga pupuk bagi masyarakat diturunkan.

Secara sederhana, pemerintah ingin menunjukkan bahwa efisiensi dan keberpihakan kepada petani tidak harus selalu berlawanan dengan kinerja perusahaan negara.

Tetapi bagi petani, tentu ada pertanyaan yang lebih praktis.

Benarkah pupuk sekarang lebih mudah didapat dan lebih murah di lapangan?

Sebab, angka di atas kertas akan terasa manfaatnya jika petani benar-benar dapat membeli pupuk sesuai kebutuhan, tepat waktu, dan dengan harga yang sesuai kebijakan.

Dari Pupuk Menuju Swasembada

Kebijakan pupuk tersebut ditempatkan sebagai salah satu bagian dari strategi pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional.

Prabowo menyatakan Indonesia berhasil mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan dalam satu tahun terakhir. Padahal, target awal swasembada pangan sebelumnya diperkirakan membutuhkan waktu empat tahun.

Pemerintah juga mengapresiasi kerja sama petani, penyuluh, pemerintah daerah, TNI, Polri serta berbagai pihak yang dianggap berkontribusi terhadap capaian tersebut.

Namun, perjalanan belum selesai.

Indonesia masih menghadapi persoalan swasembada bawang putih, daging sapi dan kerbau. Pemerintah bahkan menargetkan swasembada bawang putih dalam tiga tahun.

Maka, penurunan harga pupuk seharusnya tidak berhenti sebagai kabar baik dalam pidato kenegaraan. Kebijakan itu harus diterjemahkan menjadi keuntungan nyata bagi petani.

Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan kebijakan pupuk bukan hanya berapa persen harga diturunkan, melainkan seberapa besar biaya produksi petani berkurang dan seberapa jauh kesejahteraan mereka meningkat.

Sebab pupuk boleh lebih murah, produksi boleh naik, dan angka swasembada boleh terlihat menjanjikan.

Tetapi pertanyaan paling penting tetap sama: apakah petani yang bekerja di sawah benar-benar menjadi pihak yang paling merasakan manfaatnya?