Defisit APBD Jember 2027 Capai Rp986 Miliar, Bupati: Bukan Berarti Kekurangan Uang

  • Aug 08, 2026
  • Ayin
  • INFO UMUM

KIM Tegalgede - Mendengar kata defisit dalam APBD, bayangan yang muncul biasanya sederhana: uang pemerintah sedang habis. Apalagi ketika angkanya mencapai Rp986 miliar. Wajar jika publik kemudian bertanya, “Jember sedang kekurangan uang?”

Bupati Jember Muhammad Fawait punya jawaban berbeda.

Dalam program Gus Bupati Menjawab episode 3, ia menjelaskan bahwa angka defisit dalam APBD tidak serta-merta berarti pemerintah daerah sedang kehabisan uang. Menurutnya, defisit merupakan bagian dari konstruksi perencanaan anggaran ketika rencana belanja lebih besar daripada pendapatan yang tersedia.

Dengan kata lain, angka Rp986 miliar tersebut tidak bisa dibaca sesederhana saldo rekening yang minus.

Bupati menjelaskan, defisit dapat ditutup melalui sumber pembiayaan tertentu, salah satunya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau SILPA tahun sebelumnya. Ia mencontohkan, realisasi APBD yang tidak mencapai 100 persen akan meninggalkan sisa anggaran yang kemudian dapat diperhitungkan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Ia bahkan memberikan gambaran bahwa apabila APBD Jember berada di kisaran Rp4,3 triliun dan realisasi rata-rata sekitar 90 persen, terdapat potensi sisa anggaran yang cukup besar.

Penjelasan tersebut penting, sebab istilah teknis APBD sering kali terdengar lebih menyeramkan daripada kenyataannya.

Namun, publik tentu tidak cukup hanya diberi tahu bahwa “defisit bukan berarti kekurangan uang”. Pertanyaan berikutnya justru lebih penting: uangnya dari mana dan bagaimana memastikan rencana belanja tersebut tetap aman bagi keuangan daerah?

Pertanyaan itu semakin relevan karena pembahasan defisit Rp986 miliar berjalan beriringan dengan rencana dana talangan sekitar Rp786 miliar.

Di sinilah ruang transparansi pemerintah menjadi penting.

Dalam forum tersebut, muncul sorotan agar kemampuan fiskal Jember dihitung dan dijelaskan secara terbuka, termasuk mengenai fiscal free dan Debt Service Coverage Ratio (DSCR). Pasalnya, tidak seluruh APBD dapat digunakan secara bebas karena terdapat belanja wajib dan kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih dahulu.

Bupati sendiri menegaskan bahwa dana talangan bukan semata karena pemerintah kekurangan uang. Menurutnya, skema tersebut diarahkan untuk mempercepat pembangunan.

Maka, polemik defisit sebenarnya bukan hanya soal angka Rp986 miliar.

Ini soal literasi anggaran.

Masyarakat berhak tahu bahwa defisit APBD bukan otomatis berarti kas daerah kosong. Tetapi pada saat yang sama, pemerintah juga punya pekerjaan rumah: menjelaskan secara terang sumber pembiayaan, kemampuan fiskal, prioritas belanja, hingga konsekuensinya bagi APBD berikutnya.

Sebab pada akhirnya, angka dalam APBD bukan sekadar angka.

Di baliknya ada jalan yang harus dibangun, layanan publik yang harus dibayar, dan uang masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan.