Dana talangan Rp786 miliar Jember menjadi sorotan. Bupati Muhammad Fawait menjelaskan alasan, tujuan, dan komitmen pembayaran tanpa mewariskan utang.
- Aug 08, 2026
- Ayin
- INFO UMUM
KIM Tegalgede - Angka Rp786 miliar tiba-tiba menjadi salah satu angka paling ramai dibicarakan ketika membahas APBD Kabupaten Jember 2027. Di media sosial, angka tersebut bahkan disandingkan dengan proyeksi defisit APBD sebesar Rp986 miliar. Pertanyaannya sederhana, tetapi efeknya panjang: untuk apa pemerintah Jember membutuhkan dana sebesar itu?
Pertanyaan tersebut akhirnya mendapat jawaban langsung dari Bupati Jember Muhammad Fawait dalam program Gus Bupati Menjawab episode 3. Dalam forum itu, isu dana talangan menjadi salah satu pembahasan utama karena ramai diperdebatkan masyarakat.
Bupati menjelaskan, masyarakat tidak perlu langsung menerjemahkan istilah defisit sebagai kondisi pemerintah kehabisan uang. Menurutnya, defisit merupakan bagian dari proses perencanaan APBD ketika rencana belanja lebih besar daripada pendapatan yang tersedia dalam struktur anggaran.
Salah satu sumber untuk menutup defisit tersebut, kata dia, berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau SILPA tahun sebelumnya. Ia mencontohkan, ketika realisasi APBD tidak mencapai 100 persen, terdapat sisa anggaran yang dapat diperhitungkan dalam perencanaan tahun berikutnya.
Namun, penjelasan itu belum otomatis membuat persoalan selesai. Justru di sinilah pertanyaan publik menjadi semakin penting: seberapa kuat kemampuan fiskal Jember untuk menanggung dana talangan tersebut?
Dalam forum yang sama, muncul kritik agar pemerintah membuka perhitungan kemampuan daerah secara lebih transparan. Salah satu hal yang disorot adalah fiscal free dan Debt Service Coverage Ratio (DSCR), yakni kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman. Kritik tersebut menekankan bahwa tidak seluruh APBD dapat begitu saja digunakan untuk membayar kewajiban utang.
Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa dana talangan bukan semata-mata karena Jember kekurangan uang. Bupati menyebut skema tersebut diarahkan untuk mempercepat pembangunan, sehingga pekerjaan yang direncanakan tidak harus menunggu seluruh sumber anggaran tersedia pada waktunya.
Di titik ini, publik sebenarnya tidak hanya membutuhkan jawaban “bisa bayar” atau “tidak bisa bayar”. Yang lebih penting adalah melihat hitungannya.
Sebab Rp786 miliar bukan sekadar angka di atas kertas. Itu adalah uang publik yang kelak harus dipertanggungjawabkan.
Maka, transparansi menjadi kunci. Jika dana talangan benar-benar dipilih untuk mempercepat pembangunan, masyarakat berhak mengetahui berapa yang dipinjam, untuk apa digunakan, berapa bunganya, dari mana pembayarannya, dan bagaimana dampaknya terhadap APBD Jember pada tahun-tahun berikutnya.
Pada akhirnya, persoalannya bukan sekadar “utang atau bukan utang”. Persoalannya adalah apakah keputusan tersebut mampu mempercepat pembangunan tanpa memperlambat ruang fiskal Jember di masa depan.