Daftar Bansos Kini Bisa Digital, Prabowo: Rakyat Tak Boleh Keluar Biaya

  • Aug 14, 2026
  • ARIEF
  • INFO UMUM

KIM Tegalgede - Mendapatkan bantuan sosial seharusnya tidak menjadi beban baru bagi keluarga miskin. Namun, proses administrasi yang panjang, jarak, biaya transportasi hingga kebutuhan dokumen selama ini bisa membuat penerima bantuan harus mengeluarkan uang hanya untuk mengurus haknya.

Pemerintah kini mendorong digitalisasi pendaftaran bantuan sosial agar proses tersebut lebih mudah dan tidak membebani masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan hal itu dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR 2026. Ia mengatakan digitalisasi pendaftaran bansos telah berjalan di 153 kabupaten/kota pada 38 provinsi.

Tak Seharusnya Orang Miskin Bayar untuk Membuktikan Kemiskinannya

Persoalan administrasi bansos sebenarnya terdengar sederhana. Daftar, diverifikasi, kemudian menerima bantuan.

Tetapi bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pelayanan, proses tersebut bisa menjadi persoalan tersendiri.

Prabowo menyinggung bahwa sebelumnya keluarga tidak mampu bisa mengeluarkan biaya sekitar Rp150 ribu untuk perjalanan, dokumen, fotokopi hingga waktu kerja yang hilang ketika mengurus pendaftaran bantuan sosial.

Angka Rp150 ribu mungkin terlihat kecil bagi sebagian orang.

Namun bagi keluarga yang sedang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, jumlah tersebut bisa berarti beras untuk beberapa hari, biaya sekolah anak, atau kebutuhan rumah tangga lainnya.

Di sinilah digitalisasi bansos mendapatkan relevansinya.

Pemerintah ingin proses pendaftaran dapat dilakukan secara digital dan gratis sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya hanya untuk mengakses program perlindungan sosial.

Pesannya jelas: jangan sampai orang miskin justru harus mengeluarkan uang untuk membuktikan bahwa dirinya miskin.

Digital Bukan Berarti Masalah Selesai

Namun, memindahkan proses administrasi ke ruang digital tentu bukan berarti seluruh persoalan otomatis selesai.

Digitalisasi tetap membutuhkan akses internet, perangkat, literasi digital, serta pendampingan bagi masyarakat yang belum terbiasa menggunakan layanan daring.

Artinya, layanan digital harus benar-benar dibuat sederhana dan mudah digunakan. Jangan sampai birokrasi yang sebelumnya berdiri di balik meja berpindah ke balik layar ponsel, tetapi tetap membuat masyarakat kebingungan.

Justru di sinilah pemerintah perlu memastikan kelompok paling rentan tidak tertinggal.

Program digitalisasi bansos harus menjadi alat untuk memangkas birokrasi, bukan sekadar mengganti formulir kertas menjadi formulir elektronik.

Ketika pendaftaran semakin mudah, pemerintah juga memiliki pekerjaan penting lainnya: memastikan data penerima akurat, proses verifikasi transparan, dan bantuan benar-benar sampai kepada keluarga yang membutuhkan.

Sebab tujuan akhir bansos bukan sekadar membuat proses pendaftaran terlihat modern.

Tujuannya adalah memastikan hak masyarakat atas perlindungan sosial dapat diakses tanpa biaya dan tanpa birokrasi yang berbelit.

Teknologi seharusnya membuat negara semakin dekat dengan rakyat.

Dan ukuran keberhasilannya bukan seberapa canggih sistem yang dibuat, melainkan satu pertanyaan sederhana: apakah keluarga yang paling membutuhkan kini benar-benar lebih mudah mendapatkan bantuan?